Daerah yang Tolak Iklan Rokok Diusulkan Dapat Insentif

Dalam upaya mengontrol konsumsi tembakau dalam bentuk rokok, beberapa daerah kini dengan tegas menyatakan menolak iklan rokok.

Dengan begitu, mereka kehilangan pendapatan yang menggiurkan dari pajak iklan rokok. Namun, kebijakan tersebut pun sudah diimplementasikan di beberapa daerah.

Untuk tetap mendukung upaya daerah dalam mengendalikan tembakau dan memerangi rokok, salah satu tawaran yang diusulkan adalah memberikan insentif kepada daerah yang dengan tegas menyatakan penolakan pajak iklan rokok.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Indonesia, Anung Sugihantono usai pembukaan The 2018 Asia Pacific Tobacco Control Leadership Program yang diselenggarakan 4-9 November 2018 di Grand Inna Kuta Hotel, Bali, Senin, 5 November 2018.

“Di tingkat nasional ada mainstreaming tentang bagaimana kita ‘mengganti’ pendapatan daerah dari pajak iklan rokok menjadi insentif pemerintah, sepanjang pemda itu konsen mengurangi konsumsi tembakau di masing-masing daerah,” kata Anung.

Pada forum yang diikuti negara-negara kawasan Asia Tenggara itu, ia melanjutkan, pertemuan yang difasilitasi oleh JHSPH Amerika, The Union dan Udayana Central Unud itu akan lebih menitikberatkan pada leadership

“Forum ini kita bicara cara pengendaliannya, leadership. Bagaimana seseorang di manapun posisinya bisa menjadi agen pembaharu tobacco control ini. Tujuannya adalah lahirnya kebijakan menghilangkan, paling tidak mengurangi berbagai hal yang berkaitan dengan konsumsi tembakau dan rokok di negara-negara Asia Pasifik,” tutur dia.